Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 rentang Penatapan Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 95

KEPUTUSAN MENTERI

10 kali diunduh

2019

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 123/HUK/2019 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ib Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing 93

KEPUTUSAN MENTERI

7 kali diunduh

2019

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak 147

PERATURAN MENTERI

11 kali diunduh

2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 292

PERATURAN MENTERI

7 kali diunduh

2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 283

PERATURAN MENTERI

38 kali diunduh

2018

Hukum perlindungan anak korban pedofilia : perspektif viktimologi dalam formulasi kebijakan dan cita hukum pidana 245

BUKU HUKUM

2017

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 68

KEPUTUSAN MENTERI

6 kali diunduh

2017

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 289/HUK/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing 59

KEPUTUSAN MENTERI

9 kali diunduh

2016

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 143

BUKU HUKUM

2015

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 132

PERATURAN MENTERI

15 kali diunduh

2015