Kementerian Sosial Benchmarking Penguatan JDIH ke JDIH Institut Teknologi Bandung

Bandung – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Biro Hukum melaksanakan kegiatan benchmarking Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke JDIH Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Selasa, 9 Desember 2025. Rombongan terdiri dari enam pegawai Kementerian Sosial yang diketuai oleh Mohammad Saleh selaku Ketua Pokja Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Kemensos. Kegiatan ini bertujuan memperkuat modernisasi pengelolaan dokumentasi hukum melalui pembelajaran langsung terhadap praktik terbaik yang telah dikembangkan oleh JDIH ITB.

Adapun pihak ITB menerima kunjungan tersebut melalui tujuh orang perwakilan, termasuk perwakilan Biro Administrasi Umum Bapak Puji, serta perwakilan Biro Hukum Bapak Riki. Tim JDIH ITB memaparkan sejarah pembentukan JDIH yang mulai dibangun pada tahun 2023 sebagai respons atas kebutuhan sistem dokumentasi hukum yang lebih terstruktur. Pengelolaan dokumen yang sebelumnya melalui aplikasi e-Arsip dinilai tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan konsolidasi, standardisasi, dan aksesibilitas.

Transformasi menuju sistem JDIH yang terintegrasi memungkinkan ITB menghadirkan tata kelola dokumen hukum yang lebih tertib, efisien, sesuai perkembangan teknologi, serta sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan JDIH. Dalam diskusi lanjutan, ITB menekankan keberhasilan integrasi antara e-Office dan JDIH yang memungkinkan sinkronisasi otomatis seluruh dokumen hukum yang telah diproses dan ditetapkan. Alur ini menghilangkan kebutuhan input manual dan meminimalkan kesalahan data. Dengan melibatkan 50 unit kerja yang telah terintegrasi ke dalam sistem, JDIH ITB mampu menghimpun dokumen hukum secara lebih luas dan representatif dari seluruh aktivitas institusi.

Peserta benchmarking juga mendapatkan penjelasan mengenai fitur pencarian berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan ITB. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan relevansi pencarian dokumen hukum bagi seluruh pengguna, termasuk bagi pengguna non-hukum. Selain itu, menurut Puji dalam paparannya ITB berencana memperluas koleksi JDIH dengan memasukkan dokumen Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten serta karya ilmiah mahasiswa terkait hukum dan kebijakan publik sebagai bagian dari penguatan fungsi JDIH sebagai pusat pengetahuan hukum.

Kegiatan benchmarking ini menjadi sumber wawasan penting bagi Kementerian Sosial dalam merumuskan langkah penguatan JDIH secara bertahap dan terstruktur. Pemahaman mengenai integrasi sistem, penguatan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi berbasis AI akan menjadi referensi strategis bagi Biro Hukum Kemensos dalam mengembangkan layanan dokumentasi hukum yang lebih responsif, akurat, dan efisien. Kementerian Sosial menyampaikan apresiasi kepada ITB atas penerimaan dan pemaparan komprehensif selama kegiatan berlangsung.