Kemensos Tingkatkan Kualitas Layanan JDIH melalui Benchmarking ke JDIH Kabupaten Karangasem

Karangasem, 7 November 2025 — Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Biro Hukum melaksanakan kegiatan benchmarking ke JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan inovasi dalam pengelolaan JDIH di lingkungan Kementerian Sosial. Melalui kegiatan ini, Biro Hukum berupaya mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan pemerintah daerah untuk kemudian diadaptasi dalam peningkatan layanan JDIH Kemensos.

Tim JDIH Biro Hukum Kemensos disambut oleh I Ketut Kasih, S.H., selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus Ketua Pokja JDIH Kabupaten Karangasem, beserta jajaran pengelola JDIH. Dalam sambutannya, I Ketut Kasih menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim JDIH Kemensos dan menilai kegiatan benchmarking ini sebagai bentuk nyata sinergi antarlembaga dalam memperkuat jaringan dokumentasi hukum nasional. Sementara itu, Ketua Tim JDIH Kemensos, Mohammad Saleh, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Biro Hukum dalam meningkatkan kualitas layanan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial melalui proses pembelajaran langsung dari daerah yang telah berprestasi.

Dalam sesi paparan, JDIH Kabupaten Karangasem menyampaikan profil dan capaian kinerjanya yang membanggakan. Dalam dua tahun terakhir, Karangasem berhasil mencatat peningkatan signifikan dari peringkat ke-254 pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-2 nasional pada tahun 2025 dengan nilai 96. Capaian ini tidak lepas dari strategi pembenahan kelembagaan, konsistensi pelaporan e-report, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Lebih lanjut, I Ketut Kasih memperkenalkan berbagai inovasi unggulan yang menjadi kekuatan utama JDIH Kabupaten Karangasem. Inovasi tersebut antara lain Pojok Layanan Informasi Hukum (POLIH), aplikasi JDIH berbasis Android, Sistem Informasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (SinarPHD), Konsultasi Hukum Digital (KOMDIGI), dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Adat Terintegrasi (DIHATI). Seluruh inovasi ini berfokus pada peningkatan akses, transparansi, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara cepat dan akurat.

Tak hanya berhenti di situ, JDIH Kabupaten Karangasem juga berencana memperluas jangkauan layanan POLIH ke berbagai lokasi strategis seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), Rumah Sakit Daerah, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk dalam konteks pelayanan administrasi, kesehatan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa.

Melalui kegiatan benchmarking ini, Biro Hukum Kemensos memperoleh banyak pembelajaran dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan pengelolaan serta layanan JDIH di lingkungan Kementerian Sosial. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat memperkuat komitmen Biro Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada keterbukaan informasi hukum, sehingga keberadaan JDIH semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.