Uji Publik atas 3 Rancangan Peraturan Menteri Sosial

Uji publik sebagai media untuk memperoleh masukan yang melibatkan unsur dari masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan agar lebih komperensif sehingga peraturan yang disusun sesuai dengan landasan Filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Biro Hukum Kementerian Sosial melaksanakan kegiatan uji publik atas 3 Rancangan Peraturan Menteri Sosial antara lain Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Command Center di Lingkungan Kementerian Sosial, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial. Dilaksanakan melalui pola hybrid dengan mengundang partisipasi masyarakat, dinas sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta dan melalui zoom meeting.

Sebagai Narasumber kegiatan tersebut oleh  Plt Biro Hukum Evy Flamboyan, 

Kepala BBPPKS: Eva Rahmi Kasim dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II : Unan Pribadi, dgn moderator oleh Penyuluh Sosial Ahli Madya dari BBPPKS Yogyakarta, Prih Wardoyo.