Bogor 3 Februari 2024, Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH Kementerian Sosial, Biro Hukum Kementerian Sosial melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan JDIH yang akan membahas beberapa agenda, yaitu sinkronisasi data pada JDIH Nasional, asistensi pembaharuan metadata dokumen hukum, petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024, dan evaluasi pelaporan (e-report) pengelolaan JDIH Kementerian Sosial.
Kegiatan yang digelar secara hybrid itu diikuti oleh tim pengelola JDiH Kemensos. Kepala Subagian Tata Usaha Biro Hukum Gayatri Meilinawati dan Ketua Pokja Dokumentasi dan Informasi Hukum, Susanti Eko Prihastuti mendampingi Diden Priya Utama selakukan pemateri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Diden dalam kesempatannya menyampaikan fungsi sistem JDIH Nasional dan JDiH sebagai wadah penyimpanan informasi dan dokumen hukum secara menyeluruh yang disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengelolaan JDIH Nasional," ujar Diden.